MARGASARI - Dalam rangka memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang II Tahun 2027, Pemerintah Desa Margasari bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa Margasari menggelar kegiatan Sosialisasi/Pengumuman Pemilihan Kepala Desa, Selasa (10/11/2026), bertempat di Balai Desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB hingga selesai ini menjadi langkah penting untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, khususnya mengenai ketentuan, persyaratan, mekanisme, serta tahapan pencalonan Kepala Desa agar seluruh warga, termasuk masyarakat yang berminat mencalonkan diri, dapat mempersiapkan segala sesuatunya sejak dini.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Sidareja, Kepala Desa beserta perangkat Desa Margasari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Margasari, Panitia Pemilihan Kepala Desa Margasari, Ketua RT/RW, Satlinmas Desa Margasari, Karang Taruna, LPPMD, pengurus BUM Desa MaMa, pengurus KDMP, tokoh masyarakat, tokoh agama, TP PKK, serta tokoh perempuan.

Acara diawali dengan pembukaan dan pembacaan basmalah bersama. Selanjutnya, Kepala Desa Margasari, SAMINGUN, menyampaikan sambutan sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Pilkades dengan menjaga persatuan, kerukunan, keamanan, dan kondusivitas lingkungan desa.

Sambutan berikutnya disampaikan oleh Ketua Panitia Pengawas (Panwas) yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Wakil Ketua Panwas, SUKAMTO. Dalam sambutannya, disampaikan pentingnya pengawasan dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat agar setiap tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, transparan, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 Ketua Panitia Paparkan Tahapan dan Ketentuan Pencalonan

Memasuki acara inti, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Margasari, KHOLID BARKAH, S.Pd., menyampaikan paparan mengenai tahapan pencalonan dan pelaksanaan Pilkades Serentak Gelombang II di Kabupaten Cilacap.

Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa Pilkades Serentak Gelombang II di Kabupaten Cilacap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2022.

Adapun tahapan pencalonan menjadi perhatian utama dalam sosialisasi ini karena masyarakat perlu mengetahui secara jelas kapan pendaftaran dibuka, siapa saja yang berhak mencalonkan diri, dokumen apa yang harus disiapkan, serta bagaimana proses seleksi bakal calon hingga ditetapkan menjadi calon Kepala Desa.

Persyaratan Menjadi Bakal Calon Kepala Desa

Panitia menjelaskan bahwa setiap warga yang berminat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, dengan pengecualian sesuai ketentuan bagi mantan terpidana.
9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
10. Berbadan sehat dan sehat rohani.
11. Tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
12. Memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap.

Dengan demikian, masyarakat yang berminat mengikuti kontestasi Pilkades diharapkan mencermati seluruh persyaratan tersebut sebelum mengajukan pendaftaran.

Berkas Administrasi yang Wajib Disiapkan

Selain memenuhi persyaratan umum, bakal calon juga diwajibkan melengkapi dokumen administrasi pencalonan. Berdasarkan ketentuan dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, dokumen yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Surat permohonan pencalonan yang ditulis sendiri menggunakan tinta hitam di atas kertas folio bergaris dan dibubuhi meterai Rp10.000, ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Pemerintah.
4. Fotokopi ijazah mulai dari SD sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi atau surat keterangan dari pejabat berwenang.
5. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter Puskesmas atau RSUD di Kabupaten Cilacap.
6. Surat keterangan sehat rohani dari RSUD di Kabupaten Cilacap.
7. Surat keterangan bebas mengonsumsi minuman keras dan narkoba dari RSUD di Kabupaten Cilacap.
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian sesuai domisili.
9. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai riwayat pidana sebagaimana dipersyaratkan.
10. Surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD apabila bakal calon merupakan mantan terpidana.
11. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa hak pilih tidak sedang dicabut.
12. Daftar riwayat hidup.
13. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
14. Fotokopi KTP elektronik dan Kartu Keluarga.
15. Pasfoto berwarna berlatar belakang merah ukuran 4 x 6 cm dengan resolusi tinggi.
16. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 2 kali masa jabatan.
17. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan apabila mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan.
18. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa.
19. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang.
20. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten.
21. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Selain dokumen tersebut, bakal calon juga diwajibkan menyusun naskah visi dan misi.

Seluruh berkas persyaratan pencalonan dibuat sebanyak 4 rangkap, terdiri atas 1 rangkap dokumen asli dan 3 rangkap fotokopi.

Panitia juga menegaskan bahwa pendaftaran bakal calon harus dilakukan secara pribadi dengan menyerahkan berkas secara langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Jadwal Pendaftaran dan Kemungkinan Perpanjangan

Dalam paparan tersebut dijelaskan bahwa tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa pada skema utama dijadwalkan berlangsung mulai 21 Desember 2026 sampai dengan 6 Januari 2027.

Apabila hingga penutupan pendaftaran jumlah bakal calon hanya terdapat 1 orang atau bahkan belum terdapat bakal calon yang mendaftar, maka akan diberlakukan perpanjangan pendaftaran selama 15 hari, yakni tanggal 7 sampai dengan 27 Januari 2027.

Apabila setelah perpanjangan tersebut jumlah bakal calon tetap hanya 1 orang atau belum ada yang mendaftar, maka dilakukan perpanjangan kembali selama 10 hari, yakni tanggal 28 Januari sampai dengan 11 Februari 2027.

Jika setelah seluruh masa perpanjangan terdapat 2 orang atau lebih bakal calon, tahapan akan dilanjutkan dengan penelitian berkas administrasi.

Namun, apabila setelah perpanjangan kedua hanya terdapat 1 bakal calon yang terdaftar, Panitia Pemilihan bersama BPD akan melakukan musyawarah untuk mufakat guna menentukan kelanjutan proses pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat perlu memahami bahwa jadwal tahapan dapat mengikuti kondisi jumlah pendaftar dan mekanisme perpanjangan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Penelitian Berkas hingga Penetapan Calon Kepala Desa

Setelah pendaftaran ditutup dan jumlah bakal calon memenuhi ketentuan, panitia akan melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Apabila ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap persyaratan yang diajukan, bakal calon diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki berkas sesuai batas waktu yang ditentukan.

Hasil penelitian berkas, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, dituangkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Masukan masyarakat tersebut wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia.

Selanjutnya, bakal calon yang memenuhi persyaratan akan ditetapkan menjadi calon Kepala Desa. Apabila jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, panitia dapat langsung menetapkannya sebagai calon Kepala Desa.

Sementara itu, apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 orang, akan dilaksanakan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, peran sosial kemasyarakatan, tingkat pendidikan, usia, serta hasil tes tertulis.

Tes tertulis tersebut terdiri atas 100 pertanyaan pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 90 menit. Materi meliputi Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang Desa dan Pemerintahan Daerah, Bahasa Indonesia, pengetahuan umum, serta teknis pemerintahan.

Seleksi tambahan wajib melibatkan Panitia Pengawas. Lima bakal calon dengan nilai tertinggi berdasarkan keseluruhan kriteria akan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Setelah penetapan calon, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut dan penetapan foto calon secara terbuka, kemudian penyampaian visi dan misi masing-masing calon Kepala Desa.

Ketentuan Kampanye dan Larangan Politik Uang

Dalam sosialisasi juga disampaikan bahwa kampanye merupakan bagian penting dari proses Pilkades. Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab serta menyesuaikan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

Calon Kepala Desa dapat menyampaikan visi dan misi melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga sesuai ketentuan, rapat umum, debat publik, maupun kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, terdapat sejumlah larangan yang wajib dipatuhi, di antaranya:

• Dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, maupun calon lainnya.
• Dilarang menghasut, mengadu domba, mengancam, atau menggunakan kekerasan.
• Dilarang menggunakan anggaran Pemerintah Desa maupun fasilitas pemerintah.
• Dilarang menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk kampanye.
• Dilarang melakukan pawai atau arak-arakan.
• Dilarang merusak alat peraga kampanye calon lain.
• Dilarang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye.
• Kepala Desa, perangkat desa, serta Ketua dan anggota BPD dilarang diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

Secara khusus, calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau hal lainnya untuk memengaruhi pemilih. Apabila terbukti melakukan politik uang, calon dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

Setelah kampanye, akan diberlakukan masa tenang selama 1 hari sebelum pemungutan suara. Pada masa tersebut seluruh bentuk kampanye tidak diperbolehkan dan penertiban alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab masing-masing calon.

Antusiasme Peserta dalam Sesi Tanya Jawab

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pada sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, meminta penjelasan, serta mendalami berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pencalonan dan pelaksanaan Pilkades.

Sesi tersebut menjadi ruang komunikasi antara panitia, unsur pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami aturan maupun mekanisme pemilihan.

Melalui dialog secara langsung, diharapkan seluruh elemen masyarakat memperoleh pemahaman yang sama sehingga dapat ikut berperan dalam menyukseskan setiap tahapan Pilkades di Desa Margasari.

Penandatanganan Berita Acara dan Penutupan

Sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Sosialisasi/Pengumuman Pemilihan Kepala Desa Margasari oleh pihak-pihak terkait.

Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari rangkaian resmi kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan.

Acara kemudian diakhiri dengan pembacaan hamdalah bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan, sekaligus menjadi penutup kegiatan sosialisasi.

Mengajak Masyarakat Bersama-Sama Menyukseskan Pilkades

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Desa Margasari dan Panitia Pemilihan Kepala Desa berharap masyarakat dapat memahami secara utuh ketentuan pencalonan Kepala Desa Gelombang II, khususnya mengenai persyaratan administrasi, jadwal pendaftaran, mekanisme seleksi, serta aturan kampanye.

Masyarakat yang memiliki keinginan dan memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa diharapkan dapat mempersiapkan diri dan melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, seluruh elemen masyarakat juga diharapkan turut menjaga suasana desa agar tetap aman, damai, sejuk, dan kondusif. Perbedaan pilihan hendaknya tidak menjadi alasan untuk memecah persaudaraan maupun merusak kerukunan antarwarga.

Pilkades bukan semata-mata tentang siapa yang akan menjadi Kepala Desa, melainkan juga tentang bagaimana masyarakat bersama-sama menentukan arah pembangunan dan masa depan Desa Margasari.